Saya tahu Anda bosan membaca tulisan tentang kota di blog ini. Maka fungsi komentar pun akan saya matikan, namun sayang kalau itu saya lakukan akan membuat layout blog ini jadi berantakan.

Jadi? Silakan baca kalau Anda masih bersedia membuang waktu dan saya berterima kasih untuk itu.

Kalaupun Anda sudah muak membaca topik yang itu-itu terus, cukup Anda lihat sekilas foto ilustrasi yang masih fresh, yang saya dapatkan malam ini tanpa sengaja, ketika saya tadi sedang berjalan kaki dua kali satu kilometer di Jakarta Selatan.

Lho, masih baca? Terima kasih, padahal Anda sudah bosan, dan saya sendiri pun sempat bosan juga kalau terus-terusan menyoroti soal kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.

Tentang para tuan penguasa kota, tak hanya Jakarta, tentu saja mereka tak pernah bosan. Kenapa? Mereka tidak pernah — dan tidak perlu — membaca blog ini.

Maka izinkanlah saya mengarang jawaban para tuan kota, tak hanya dari Jakarta. Silakan baca kalau Anda masih tahan.

“Apa, Bung? Tentang trotoar? Jangan rewel. Masih mending trotoar tidak kami habisin.

“Eh, Bung jalan kaki ya? Nggak usah sok nyentrik. Ini zaman modern, sarana transportasi bermesin tersedia. Ngapain juga berlagak menjadi warga kota negeri maju? Realistis dong. Kalo pengin menghuni kota yang nyaman, ya sana pindah aja ke luar negeri.

“Trotoar gelap, lantas ketika ada mobil lewat maka si pejalan jadi silau sehingga nggak melihat ranjau trotoar? Ya salah sendiri kenapa matanya nggak awas. Makanya Bung cepetan nambah polis asuransi. Gimana kalo ada pengendara sepeda atau sepeda motor terpelanting ke trotoar? Salah sendiri kenapa naik roda dua. Salah sendiri kenapa nggak pakai baju zirah.

“Sori, Bung. Ini bukannya sengak atau sengik, tapi terus terang saja urusan trotoar ini soal sepele. Lagian kami ini kan nggak pernah jalan kaki. Sori, lho. Belajarlah untuk semakin tawakal dan nggak riwil.”

Warung dalam gambar ini seperti umumnya warung di kompleks perumahan. Menyediakan aneka barang, dari permen, kopi, sampai sabun. Yang membedakan dari umumnya warung adalah dia tidak menyediakan rokok. Padahal lokasinya dekat lapangan basket merangkap futsal, dan saban hari pendopo mini (sebetulnya gardu jaga) di sana buat nongkrong anak muda.

Sejauh info yang saya dengar, karena saya belum melakukan tabayun, sang tuan pemilik warung memang antirokok sehingga ketika sang nyonya akan membuka warung maka syaratnya adalah, “Kalau harus jual rokok lebih baik nggak usah buka warung.”

Saya perokok dan saya menghargai bahkan menghormati kebijakan berwarung macam itu. Tanpa banyak cincong, sikap langsung ditunjukkan. Maka warung di Jatirahayu, Pondokmelati, Bekasi, itu pun tak memuat aneka materi grafis promosi rokok.

Dalam perspektif yang berbeda, ini seperti sikap dan tindakan sebuah warung yang menjual rokok tapi menolak pembeli di bawah umur. “Bapakmu sendiri yang ke sini kalo mau beli rokok, jangan nyuruh anak,” begitu kira-kira penolakan si pemilik warung. Padahal saat itu aneka peraturan promosi dan distrbusi rokok belum banyak.

Kedua jenis warung itu meyakini apa yang baik dan buruk, apa yang pantas dan tak pantas, dalam berbisnis.  Ini serupa Bon Jovi yang menolak konsernya disponsori merek rokok karena dia memang bukan perokok. Bahwa sikap dan kebijakan macam itu akan menimbulkan sedikit masalah, saya yakin bisa dijembatani dengan komunikasi.

Tentang keyakinan dan sikap dalam berbisnis sudah banyak contoh dari pebisnis besar. Sesosok pelaku bisnis bisa saja menolak cara yang dilakukan oleh kawan seiring sekaligus kompetitor tanpa menyebut mereka bersalah.

Maka saya pun teringat Pak Noeradi, salah satu tokoh periklanan Indonesia, yang dengan biro iklannya, Intervista, pada tahun 70-an menolak menggarap pengiklanan susu kental manis dan bir.

Pada 1992 saya bertanya kepadanya apa alasannya. Untuk susu kental manis, sesuai konteks 70-an, dia melihat penggunaan yang eksesif dari susu kental manis oleh banyak ibu untuk bayinya.

Sedangkan untuk bir, dia melihat sendiri sekelompok pelajar tawuran di Cikini dengan bersenjatakan botol bir yang sudah dipatahkan. Saya lupa, biro iklan mana yang dulu menggarap Anker dengan slogan “Ini bir baru, ini baru bir” itu. Apakah Intervista? :)

Bisnis memang tak gampang karena persoalannya bukan asal dapat uang. Setiap pelaku punya pedoman sepihak yang diberlakukan sendiri. Tapi kalau menyangkut rokok, maka perkembangan sekarang makin rumit. Regulasi membuat produsen dan biro iklan kian kreatif dalam memasyarakatkan brand. Hasilnya: koran besar, misalnya Kompas, yang puluhan tahun menolak “iklan rokok dalam gaya lama” (baca: mengajak orang merokok),  akhirnya tak sanggup menghindar jika brand rokok juga melekati acara olahraga, musik, dan ajang kreativitas pemuda untuk berinovasi.

Bagaimana dengan media sosial dan pelakunya? Antara repot dan tak repot. Jika bentuknya seperti cara promosi halus Flava, dari Sampoerna, toh ada penggiat media sosial (blog, Twitter, Facebook) yang kikuk juga — sementara produsen dan pelakunya pun berhati-hati.

Jika bentuknya bukan promosi brand rokok tetapi kegiatan pendidikan oleh yayasan yang didirikan oleh keluarga eks-pabrik rokok dan masih membawa nama keluarga sebagai merek rokok? Bagi saya tak mengapa karena sejauh saya tahu pengumpulan beasiswa dilakukan dengan mengetuk masyarakat umum (perokok dan non-perokok), bukan dari hasil penjualan rokok (kecuali untuk modal awal).

Kalau promonya adalah CSR pabrik rokok, misalnya untuk lingkungan, berupa penghijauan kota? Blog ini pernah memuat advertorial dari kegiatan produsen rokok, dan saya nyatakan sebagai “advertorial” baik dalam kategori maupun catatan kaki (bahkan ada kata “titipan”). :D

Jujur saja, saya orang jorok, kemproh, slordig. Tapi saya mencintai negeri semprul bernama Indonesia ini. Maka kemarin, setelah mengganjal perut di parkiran, pas jam berbuka di area rehat Cibubur Square, Jakarta Timur, saya pun mencari tempat sampah. Mata lamur saya melihat silinder plastik oranye di kejauhan. Oh ada, pikir saya. Tapi ketika saya hampiri ternyata bagian dari instalasi air.

Akhirnya, tanpa alasan ideologis, dan tanpa mengatasnamakan semangat antikolonialisme, saya cemplungkan kantong plastik berisi bungkus makanan itu ke dalam kotak bekas wadah buah di samping pintu masuk Total Buah Segar, tempat saya tadi membeli perbekalan. Kotak itu adalah peti kayu. Bekas wadah jeruk impor dari Jaffa, Israel. Saya cemplungkan sampah tanpa mengucapkan “Hevenu shalom aleichem“. :D

Inilah negeri semprul yang kaya akan dagelan. Di mana-mana orang diminta menjaga kebersihan, tapi kotak sampahnya tak disediakan.

Padahal prinsip penyediaan kotak sampah itu sederhana, tak perlu sekolah tinggi, apalagi studi banding yang hasilnya dibanting. Begini lho…

• Letakkanlah kotak sampah di tempat yang mudah terlihat
• Ringan bagi langkah siapapun untuk menghampiri
• Letaknya tak mengganggu lalu lintas maupun pemandangan.

Kerepotan serupa beberapa kali saya alami di Mega Kuningan. Kompleksnya modern, mentereng, bersih, tapi membuat orang kerepotan mencari tempat sampah. Salah besar jika alasan untuk tidak menyediakan kotak sampah di tempat terbuka adalah karena pemobil lebih banyak dari pejalan kaki.

Jika menyangkut pejalan kaki, lihatlah trotoar SCBD di jalan masuk antara Bank Mandiri dan Polda Metro Jaya. Trotoarnya sempit, kurang leluasa untuk berpapasan. Lihat juga tangga dan lorong jembatan halte busway, terlalu sempit untuk berpapasan, padahal insinyurnya, atau asistennya, pasti pernah khatam prinsip matra ragawi manusia dalam Data Arsitek karya  Ernst Neufert (dulu pernah diindonesiakan oleh Erlangga).

Tapi meskipun salah, prinsip itulah yang berlaku. Padahal pemobil juga perlu berjalan kaki. Maka saya tombahkan contoh trotoar di depan RS Medistra, Jalan Gatot Subroto. Ketika memperlebar jalan, para tuan perencana kota menunjukkan bukti bahwa sewaktu kuliah mereka lebih sering nongkrong di kantin, bukan perpustakaan.

Nah, kembali ke kotak sampah ya. Juga salah jika pejalan kaki yang butuh menyampah hanyalah perokok. Yang butuh kotak sampah itu juga orang yang ingin membuang sisa permen karet, orang yang ingin membuang tisu basah,  kertas bedak, iPod, iPhone, iPad, BlackBerry, Olympus PEN2, sampai orang yang ingin membuang struk pembelian kondom dan pelumas bahkan ingin membuang surat peringatan terakhir dari bosnya. Pokoknya semua orang, begitulah.

Begitu sulit dan mahalkah penyediaan kotak sampah? Masa sih harus menunggu sponsor dari pabrik rokok atau bank? Kalau penyediaan kotak sampah oleh siapapun dimasukkan ke daam CSR, uh kok gampang banget.

*)  Ilustrasi utama untuk posting ini cukup memuat dari tulisan lama tentang Solo. Reuse gambar karya sendiri itu juga bagus kan?

Maka dengan gaya seolah tak tahu bertanyalah bos detik.com Budiono Darsono pada 2008 di blog ini, “Jadi toko CD tinggal menunggu waktu ya Paman?”

Jawabannya, Agustus ini, bekas tetangga detik.com sewaktu masih berkantor di Wisma Pondok Indah, yaitu Aquarius, tutup; menyusul Aquarius Dago, Bandung. Dagangannya diobral. Teman  saya, kolektor CD (nota: saya bukan kolektor), bertanya via SMS, “Kita harus senang atau sedih?”

Bangunan bekas toko CD, yang dulu menjual CD dalam harga dollar Amrik itu, hanya akan dijadikan studio musik induknya, Aquarius Musikindo. Dan Anda tahu, Aquarius ini dulunya penduplikasi dan pengedar kaset dari album rekaman luar negeri, sejak akhir 60-an-an sampai 1988, sampai akhirnya Indonesia terikat hukum hak atas karya cipta internasional.

Kegenitan kelas menengah? :)

Seseorang rasan-rasan, kegemaran membeli CD asli adalah kegenitan sebagian kelas menengah. Dia contohkan, dulu ketika kaset masih berjaya, dan format digital seperti MP3 belum merebak, orang-orang itu membeli CD atas nama “kualitas” dan “sensasi memiliki koleksi terpajang”. Sekadar lanjutan dari era piringan hitam. Sekadar pelengkap dari buku yang bukan fotokopian. Hal ini terus berlangsung hingga munculnya CD writer yang kian terjangkau.

Lalu ketika format digital melindas analog (kaset, vinyl) dan digital tambun (CD), dengan aneka pemutar berentang kelas rendah sampai tinggi, dan distribusi  berkas musik melalui internet semakin mudah, lengkap dengan sandungan legalnya, kelompok klangenan itu tetap membeli CD bahkan vinyl.

Padahal distribusi melalui laut-udara-darat itu mahal, untuk pemesanan pribadi bisa melebihi harga keping. Masa sih orang akan ngotot terus? Lantas ketika vinyl tertentu langka, masa harus mengopi piringan sendiri? Masih lebih praktis membeli turn table merangkap konverter ke MP3.

Eksibisionisme mereka di internet,  melalui blog sampai Facebook dan Twitter tentang CD yang dibelinya, hanya diapresiasi oleh sesamanya, yaitu kaum genit. Kira-kira begitulah ringkasan pendapat dia.

Sejauh saya pergoki, duka di Twitter juga nggak meratap amat. Lebih penting sale ketimbang soal lain, itu pun kicauannya nggak bising banget. Kemasan fisik bernama CD itu mulai menjadi sejarah tapi tak begitu penting untuk dibahas. Artworks hanya hiburan mata, bukan untuk dimiliki. Cukup dari layar.

Pasar, musik personal, musik sosial

Mungkin dia benar, mungkin dia hanya sinis. Tetapi bagi saya ada hal yang lebih wigati: pasar sudah berubah. Penikmatan musik sudah jauh meninggalkan era Walkman dan Discman — dua jenis pemutar generasi awal yang personal dan mobile.

Di satu sisi penikmatan musik menjadi semakin personal, sehingga di mana-mana banyak orang memakai earphones yang terhubung ke media player (iPod tetap paling fashionable!) dan ponsel, di toilet, angkot, sampai bilik kerja. Hanya generasi tua yang (cenderung) tak tahan dengan earphones dan headphones berjam-jam. :)

Di sisi lain penikmatan juga lebih sosial: para penikmat musik bertukar musik melalui internet tanpa mengenal batas geografis. Lebih menarik lagi: tak perlu kenal secara personal.

Untuk kasus Indonesia kita bisa bertanya: dari sepuluh orang konsumen musik digital, berapa yang mendapatkan musiknya dengan membeli?

Jawaban guyon: “Kami membeli dengan waktu, bandwidth, dan kapasitas storages.” :D

Industri telekomunikasi lebih jeli. Maksud saya, ide boleh saja dari para content providers, tapi jalur distribusi nirkabel ada di operator.  Dan hasilnya adalah sesuatu yang aneh tapi selama 2009 dikabarkan menghasilkan Rp 1,5 triliun, yaitu RBT (maaf saya belum mendapatkan rujukan andal). Aneh, karena para pemilik ponsel tak mendengarkan lagu yang disewanya; orang lainlah yang dia minta mendengarnya. Kalau pemilik ponsel ingin mendengarnya maka dia harus menelepon nomornya sendiri — tapi dari handset lain dan tetap butuh pulsa, entah siapa yang bayar. :D

Aneh atau tidak, Telkomsel pernah menyarangkan jurus unik: lagu lawas Musica Studio’s di-RBT-kan secara gelondongan.

Konsumen manis dan sayang

Akses internet memurah. Sampai lima tahun lalu pilihan utama karyawan indekos adalah menjadikan kantor sebagai warnet. Sekarang, karena laptop semakin murah, dan internet berarus kencang semakin mudah, masih ditambah hotspots di mana-mana, maka setiap orang dapat mengakses dari tempat yang dia suka. Tanpa laptop, jika urusannya hanya lagu maka ponsel pun dapat mengunduhnya.

Harga media penyimpanan semakin murah. Penyimpan 1 TB (3,5″, 7.200 RMP RPM), misalnya Seagate external expansion, hanya berharga Rp 850.000 (boleh dicicil enam kali).  Cukup untuk gudang lagu pribadi. Jika satu CD album 45 menit yang dikonversikan ke MP3 (bit rate = 128 kbps) hanya akan menuntut ruang 41 MB, maka silakan hitung sendiri gudang lagu Anda. Isi pemutar cukup menimba dari gudang, kalau bosan tinggal dihapus.

Mayoritas konsumen adalah orang yang manis, kupingnya tidak rewel, sehingga pemutar di komputer atau portabel jenis biasa, dengan earphones bonus, sudah cukup.

Mereka tak merasa perlu terjebak snobisme yang menempatkan musik sebagai sajian bunyi yang harus dibedah secara laboratoris. Bagi konsumen lebih utama ini: micro hi-fi dengan colokan USB 1 GB, syukur dengan iPod docking, untuk ditaruh bersama vas bunga kering di meja kerja. Misalnya Polytron PNH 2100, bikinan (anak perusahan) Djarum Kudus, seharga Rp 2,1 juta.

Maka musik pun dipreteli, diecerkan

Dengan latar seperti itu, wajar saja jika label dan jaringan toko online menjual lagu per trek. Operator-operator Indonesia juga nyemplung ke sana. Aquarius pun akan semakin mendalami itu.

Adakah yang salah dengan mengecerkan lagu? Tidak.

Jujur sajalah, dari setiap album yang Anda beli, tak semuanya Anda gemari sampai mati. Pengecualian berlaku untuk, katakanlah, seorang fanatikus Koes Plus yang sampai berdebat dengan penjual kaset bekas di Jatinegara, Jakarta Timur, karena dia hakkul yakin bahwa semua lagu Koeswoyo Boyz  itu the best.

Jauh hari sebelumnya, pada abad lalu, musisi dan label meluncurkan single, bukan long play, juga karena kesadaran bahwa lagu adalah lagu. Ini soal dengaran: enak di kuping atau tidak. Bedanya, sekarang sebuah lagu enak di tangga hits bukanlah penggiring konsumen untuk membeli albumnya maupun kemasan kompilasinya. Hanya lagu itu thok yang dibutuhkan.

Adapun soal berbusa tentang kajian diskografis dan “album konsep”, beserta telaah visual, itu jatahnya orang yang berlebih waktu dan barangkali memang menempatkan debat sebagai hiburan. :P

Persoalan hari ini tetap sama dengan dulu. Konsumen bilang, “Kami butuh musik yang gampang didapat dan murah, kalau bisa gratis.”

Kalau dibawa ke seminar inilah lanjutannya, “Tugas musisi dan industrilah untuk mencari jalan bagaimana kaya tapi konsumen tetap mendapatkan hiburan murah.” Misalnya melalui cara yang lebih canggih dari menjual musik bersama ayam goreng.

Terhadap media cetak, terutama buku, konsumen masih bisa menenggang bahwa yang dibelinya bukan sekadar kertas bercetak karena di baliknya ada mata rantai kreatif. Tapi terhadap CD, konsumen merasa berhak untuk jengkel, padahal secara prinsip tak beda dengan buku: media dan konten tak dapat dipisahkan.

Omong-omong, kapan terakhir kali Anda membeli CD musik asli, bukan CD kosong untuk diisi musik asli (bukan cover version)? ;)

Anda jenuh dengan milis, blog, Facebook, dan Twitter, karena isinya terlalu banyak dan datangnya serentak? Cobalah bermain kartu pos. Lho, mundur dong? Biar. Buat selingan saja, anggaplah mencicipi masa lalu ketika menulisi kartu pos (dengan bolpen), menempelkan prangko, lalu  mengeposkan, belum menjadi beban.

Rasa lama, sensasi baru

Memang kartu pos beneran, bukan digital, itu menjadi urusan yang melelahkan. Membutuhkan waktu karena perjalanannya lama, sehingga ketika e-mail mulai dikenal abad lalu maka surat pos pun diledek sebagai snail mail, alias pos keong.

Tapi sekarang penggabungan snail mail (tanpa online tracking) dan layanan internet malah mengasyikkan. Ada sensasinya karena kita tak tahu kapankah kartu pos kita, yang terkirimkan kepada orang yang tak kita kenal, itu akan tiba. Layanan semacam postcrossing.com memberikan rasa itu. Selain itu kita juga menerima kartu pos dari orang yang belum kita kenal.

Bingung? Begini. Anda adalah A yang terdaftar sebagai anggota. Secara acak mesin PostCrossing akan memilihkan orang yang harus Anda kirimi, sebut saja si B, di Bulgaria. Nama dan alamat si B dikirim ke e-mail Anda. Nanti setelah si B menerima kartu pos Anda maka dia melaporkannya ke portal.

Tanpa Anda ketahui ada si C di Chad yang diminta oleh mesin untuk mengirimkan kartu pos kepada Anda. Maka pada suatu hari Anda akan menerima kartu dari Deressia, Tandjilé, Chad. Tak ada kewajiban membalas, karena Anda cukup berterima kasih di portal. Kira-kira begitu aturan mainnya. Silakan Anda pelajari sendiri. :)

Cobalah membuat sendiri

Lantas kartu pos macam apa yang saya siapkan? Kartu pos bikinan sendiri, dengan foto hasil jepretan sendiri. Bukan karena mau gagah-gagahan sih, tapi karena lebih personal dan murah.

Personal, karena kartu posnya tak dijual di toko — bahkan dicetak terbatas. Murah, karena biaya cetak digital A3 di atas art carton 310 gram (berisi lima kartupos,) adalah Rp 20.000. Berarti per kartu Rp 4.000, gambar dan teksnya sesuka Anda. Ongkos kirim ke seluruh dunia Rp 4.000, kalau ke Amerika Serikat Rp 5.000. Itu pos biasa, bukan kilat.

Adapun punggung kartu pos, bisa saja Anda biarkan polos. Saya sih menambahinya dengan mencetak sendiri sehingga rada mirip kartu pos beneran. :D Maksud saya supaya nggak menulis hal yang sama berulangkali, misalnya alamat.

Apa kelebihannya bikin sendiri? Untuk saya berarti mengirimkan gambar keseharian Indonesia yang tak ada dalam kartu pos di toko. Kalau gambarnya Candi Borobudur dan sawah berundak di Bali, banyak orang sudah melihatnya. Terlalu turistis. :D Maka saya memilih gambar seperti yang sering muncul di blog, misalnya di Oh! Blogombal dan Memo.

Saya sadar kualitas foto saya buruk, antara lain karena hasil jepretan kamera saku biasa dan kualitas cetak instan digital yang ajaib. Tak apa, bukan soal. Namanya juga bikinan sendiri. :P

Konten Indonesia di ranah digital oleh orang biasa

Saya juga sadar bahwa gambar yang saya kirimkan tidak cantik, tidak mentereng, jauh dari gemerlap kemakmuran urban, komposisinya pun tak enak (lihat Crocodile Bread, itu konsekuensi cropping kepala), tapi saya merasa inilah cara lain untuk menyatakan Indonesia. Seburuk apapun kondisi negeri ini (padahal nggak buruk-buruk amat), tetap ada semangat hidup. Ada humor di sana. Ada kegembiraan. Ada semangat. Semuanya dari sudut mata orang biasa yang sekaligus orang dalam. Jadi, ini bukan menjual “eksotisisme kekumuhan”. :P

Misalnya keterangan kartu pos tentang perangkai bunga yang ngelembur hingga pagi:

FLORIST AT WORK. In the middle of the night a florist in Jalan Ahmad Dahlan, Jakarta, is still decorating painted styrofoam greeting-board. Most of Indonesian business people greet each other with floral boards, so the party venues will be full of boards.

Memang sih kartu pos saya, berikut keterangan fotonya, menjadi seperti foto koran; agak berbau jurnalistik. Apa boleh buat. Saya memang mengirimkan informasi, bukan sekadar gambar tanpa kapsi yang masih harus ditafsir-tafsir seperti umumnya foto “seni”. Inilah sebagian sisi daily life kita yang saya akrabi, karena toh ada keseharian lain yang bukan menjadi bagian dari kehidupan rutin saya.

Bagaimana kalau bahasa Inggris kita salah? Pede dan cuek saja, kayak saya. Di Inggris dan Amerika pun banyak orang yang tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Itulah sebabnya portal kebahasaan di negeri itu bisa bertahan; banyak orang yang ingin belajar. Ingat, nggak semua orang berbahasa ibu Inggris itu cakap berbahasa selayaknya editor The Economist dan Time — apalagi sepiawai profesor hukum di Universitas Yale. :D

Bermain “kartu pos silang” (post crossing, bukan kartu pos berantai),  menambah kesempatan  saya untuk  berkreasi, berkonten, dan merawat kewarasan karena punya saluran untuk bersenang-senang. Entahlah kalau suatu saat saya bosan. :D

Internet memberikan penyaluran untuk kreativitas Anda. Bukan hanya blog dan pembaruan status di Twitter maupun Facebook, tapi juga e-book dan kartu pos. Mari.

Percayalah, setiap orang itu (boleh merasa) kreatif.  Terlalu banyak “tapi…“, “padahal…“, “sebenernya sih…“, dan “maunya sih gitu…” tak akan menghasilkan, minimal untuk diri sendiri. :D

Penyebabnya? Ketika mengedrop si sulung di pelataran sekolah maka saya pun mengantre. Saya tahu bahwa mobil depan berisi tiga anak.

Saya juga paham bahwa sebagian anak yang diantar tak diajari orangtuanya untuk berkemas sebelum turun. Akibatnya antrean pun menjadi lama gara-gara kedua nona kecil itu sibuk sebelum kaki menginjakkan tanah. Bahkan setelah di luar mobil pun masih sibuk ini dan itu padahal bawaanya tak seribet orang yang akan pergi sebulan.

Setelah dua anak usia SMP itu keluar, lalu melenggang meninggalkan Toyota Innova keperakan, giliran penumpang di jok depan. Tak terlihat sosoknya. Tapi pintu kiri sudah terbuka sejak mobil berhenti.

Saya masih sabar. Istri saya yang tak sabar, meminta saya mengklakson. Saya menolak. Ini di halaman sekolah dan mobil depan mungkin punya masalah.

Lama kelamaan antrean yang terlihat di spion saya kian panjang. Dan saya tahu, itu berarti buntutnya di jalan sana sudah menghambat bus kota, mobil penumpang, dan bahkan motor.

Saya kedipkan lampu. Tak ada reaksi. Klakson yang tinggal pencet bukanlah alasan untuk membunyikannya kapan pun. Saya minta istri memanggil satpamwan, empat meter dari posisi kami. Tapi sang satpamwan, yang setiap jam masuk dan bubar sekolah harus mengatir kendaraan, itu masih asyik ngobrol dengan seseorang sambil tertawa-tawa.

Antrean kian mengular. Dari belakang sudah terdengar suara klakson. Mobil depannya ikut berbunyi. Untung tak sampai bising.

Lantas saya pun berpikir kalau saya tak mengklakson, sementara si satpamwan tak peduli, maka sumbatan tak terbuka. Apa boleh bikin. Klakson pun saya bunyikan. Sekali. Dengan pencetan mengambang. Tak ada reaksi.

Saya keluarkan kepala dari mobil dengan harapan pengemudi mobil depan memahami masalah. Kaca mobilnya tetap tertutup. Saya klakson lagi. Seperti cara tadi. Tak ada reaksi. Saya ulangi lagi. Tak ada reaksi. Saya ulangi lagi.

Saya tahu mobil itu tidak mogok. Saya tahu, dan semua orang tahu, bahwa di sisi kiri ada tempat untuk berhenti lebih lama. Tapi tidak dia lakukan.

Akhinya keluarlah penumpang dari jok depan mobil itu. Seorang siswi SMA. Sambil berjalan dia bersungut-sungut, dan menengok ke arah saya dan istri, “Kan tas saya putus.”

Saya lihat tali tas Kipling hitamnya memang terlepas. Waduh Neng, kenapa nggak turun dari tadi, menepi, lantas bikin betul itu tali? Tali tas putus di sebuah pelataran sekolah telah merugikan pengguna jalan raya.

Mungkin saya berlebihan. Tapi dalam kesal, dan setelah meneruskan perjalanan, saya merenung dan jadilah judul di atas. Tentang kata lama bernama budi pekerti. Kata jadul. Sekarang pengucapnya akan dianggap aneh atau melucu.

Jalanan dan cara berkendara(an) adalah potret sosial kita. Misalnya menjalankan mobil secara pelan di lajur kanan, atau malah sekalian mengangkangi garis jalan, masih ditambah berhal-halo pula, bahkan ber-SMS. Sering kita jumpai, naik sepeda motor pun sambil SMS-an.

Mau tambah contoh? Lihatlah di dekat gerbang masuk mal dan hotel, ada saja mobil yang berhenti lama, dengan maupun tanpa lampu hazard, tapi jika mobilnya bagus maka satpam tak menghalau, karena mobil itu menunggu tuan dan nyonya yang tak segera keluar dari mal. Tuan, nyonya, dan nona sudah menelepon sopir sebelum tiba di pintu keluar tapi dalam perjalanan mereka tergoda etalase; itu pun sambil menelepon.

Saya rasa ada yang tak beres dalam masyarakat kita. Budi pekerti, yang salah satunya adalah kepatutan berperilaku dalam hubungannya dengan kepentingan orang lain, sudah tak dianggap penting.

Saya menduga salah satu sebab adalah kebingungan kita dalam menempatkan mana yang privat dan mana yang publik. Di rumah sendiri kita menjaga kebersihan selayaknya rumah sakit bagus, tetapi di ruang publik boleh semaunya karena merasa sudah ada petugas yang membersihkannya. Dalam bentuk yang sederhana: mobil sendiri harus bersih sehingga sampah harus dibuang ke luar tanpa hirau tempat.

Di sisi lain, sebagian dari kita lebih sibuk dengan kesalehan yang masih egosentris, kurang altruistis. Hubungan dengan yang Maha Tinggi lebih utama ketimbang urusan bersama di ruang publik — padahal mestinya paralel. Sebagai orang saleh sebagian dari kita menganggap pemerkosaan terhadap bahu jalan tol bukan dosa, begitu pula dengan menyerobot antrean di segala urusan — terlebih di lampu setopan.

Jangan-jangan korupsi pun tak dianggap dosa, apalagi jika pelakunya saleh dan sering menyumbang rumah ibadah, sehingga para pembimbing iman akan mengatakan, “Jangan menjadi hakim untuk perkara yang tidak kita ketahui. Saudara bukan KPK.”

Dalam sebuah obrolan, beberapa teman mengutamakan kesalehan pribadi (masing-masing sesuai Ajaran yang dianutnya), dan salah seorang dengan tegas mengatakan (kurang lebih), “Orang yang bener dalam kehidupan duniawi tapi jarang ke rumah ibadah, malah suka berselingkuh dan nonton striptis, maka dosanya berlipat. Kalau secara pribadi religius dan saleh tapi di luaran dianggap sering rugikan orang lain itu karena dia korban sistem, padahal sebagai orang hidup kita harus nyesuain diri sama masyarakat. Itulah gunanya beribadah.”

Saya bukan ahli surga dan neraka. Tapi bagi saya hubungan pramarital maupun ekstramarital itu urusan pribadi, tidak merugikan orang lain di luar pasangan itu.  Yang merugikan orang lain, misalnya, ya itu tadi, orang yang sembarangan di jalan. :)

Lantas sekarang orang pada ribut nyorotin rencana pembangunan gedung baru Rp 1,8 T. Dianggep mewahlah, kebangetanlah, nggak tahu dirilah, masa satu anggota nempatin 120 m², empat kali yang sekarang (32 m²), lebih dikit dari ruang kerja dirjen yang 100 m². Malah ada media yang mengada-ada, membandingkan DPR Jerman yang tetep pakai gedung lama dengan kami. Nggak kloplah. Reichstag kan cuma buat sidang paripurna.

Nah, daripada saya cuma dianggap membela diri makanya saya mau kasih penjelasan ringkas aja. Lagian saya sibuk. Jadi you harus maklumlah. Emang kita* ini pengangguran terhormat apa?

Tentang presensi dalam sidang

Absen dan absensi itu artinya nggak hadir dan ketidakhadiran. Lebih penting membahas presensi, kehadiran, supaya kita terbiasa berpikir positif. Percaya deh Bung, sudah menjadi niat dari hati terdalam kita  untuk ngikutin semua persidangan baik di komisi maupun paripurna.

Tapi Bung kan tahu agenda kita selaku  wakil rakyat (emang sih ada blogger kurang ajar yang selalu menyebut kita “wakil partai”) itu padat banget. Kalau semua rapat diikuti kapan saya bisa baca koran, ketemu konsitituen, golf (masih di driving range sih), diskusi dengan banyak kalangan, dan melihat dunia di luar Senayan? Yang bener aja.

Makanya kalo lagi rapat kita akhirnya juga nyalain BlackBerry dan akhirnya iPad supaya tetep connceted sama dunia luar. Ini sudah zamannya Bung! Hanya kantor basi yang melarang pengaktifan alat mobile selama rapat. Kita ini sangat progresif dalam adopsi teknologi.

Tentang uang, biaya, anggaran, dan lainnya

Halah, isu basi! Without duit we can’t do it. Jelas? Gaji kotor per orang di kita itu cuma Rp 65,4 juta per bulan. Mana cukup di Jakarta?

Bandingin dong sama gaji seorang GM (general manager, bukan GM yang “itu”, juga bukan Goenawan Mohamad) atau head pada perusahaan swasta yang sehat.  Padahal kita kan harus traktir orang, kasih sangu tamu dari daerah, nyumbang partai, urun alumni, banyak deh todongannya. Orang ngira kita ini ATM berjalan. Payah.

Soal uang saku ke luar negeri tunjangan lain, kayak asuransi Rp 48,6 juta setahun per orang padahal itu cuma premi tapi kalo orang-orang dengar nilai pertanggungan jadi marah, arghhh… males ngomonginnya. Basi! Emang kita pergi dinas harus pake ongkos sendiri? Gile loe! Eh maaf.

Demokrasi di lingkup internal

Intinya gini. Kita ini kan bareng-bareng, saya nggak mutusin semuanya sendiri. Gedung  DPR itu isinya bukan cuma anggota dewan saja, tapi ada juga teman-teman dari sekretariat jenderal, pokoknya anggota DPR boleh ganti tapi mereka kan belum tentu. Lagian untuk urusan anggaran dan lainnya kan ada BURT. Pendeknya, keputusan menyangkut duit itu bukan mainan perseorangan, Bung!

Nah saya selama ini ya ngikut aja, mana yang baik saya ikutin. Kita ini kan percaya demokrasi, apa yang jadi maunya mayoritas di lingkungan kita pasti lebih banyak maslahat daripada mudaratnya. Masa kita harus ngikutin orang luar di jalanan itu? Yang bener aja!

*) Semua kata “kita” dibaca sebagai “kami”. Maklumlah sang anggota dewan ini terlalu gaul, takut dianggap jadul, sehingga tidak mau membedakannya.

© Foto rancangan gedung DPR-RI tidak diketahui

Sayang sekali akal sehat dan nurani saya mencegah. Malah ada teriakan dari kibor komputer saya, “Memangnya sampeyan itu mantri? Mantri cacar aja nggak gitu!”

Spiker pun ikut-ikutan, kanan-kiri secara bersahutan, namanya juga stereo: “Jangan mau menangnya sendiri. Kamu itu siapa? Pejabat? Petinggi partai? Raja penjaga akhlak?”

Pembatasan itu perlu

Oh, tenang, tenang. Mari berpikir dengan dingin. Saya paham bahwa pengguna internet harus diajak dewasa dalam kegiatan online.

Dalam kegiatan online itu ada proses yang namanya melihat-mendengar, mengunduh langsung, menyimpan, menyebarkan ke kalangan terbatas, dan menyebarkan ke kalangan luas tanpa pandang batasan. Sebetulnya dengan melihat dan atau mendengar sebuah konten juga berlangsung pengunduhan, tapi itu kemauan si mesin.

Maka baiklah saya berterus terang saja, langsung ke pokok tujuan. Apakah konten dewasa harus dilarang dan diblokir agar tak dapat diakses oleh siapa pun dan kapan pun?

Jawaban saya: harus dibatasi.

Dalam hal apa boleh (bukan dianjurkan) dan dalam hal apa tidak boleh?

Prinsip umum: boleh diakses oleh siapa pun yang sudah dewasa. Wah ngawur, bukankah Ajaran Mulia manapun tak membenarkan itu?

Ya, tapi yang namanya beriman secara dewasa kan tidak berarti harus mengasingkan orang ke dunia steril? Itu sebabnya biarpun ditawari jenewer gratis, dan rokok gratis, ditambah lotere gratis tapi berhadiah, orang yang yakin dengan keyakinan dan jalan hidupnya akan menolak. Lagi pula, sudah menjadi tugas bahkan kewajiban lembaga pembimbing akhlak untuk melarang pengikutnya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Ajaran. Serupa seruan dan perintah “Jangan korupsi! Bahkan misalnya uangnya disumbangkan ke sana-sini termasuk ke lembaga ini!”, begitulah.:D

Tentu pengecualian berlaku untuk narkotika. Biarpun sudah dewasa tak berarti setiap orang boleh mengonsumsinya karena efeknya sangat destruktif, tak hanya individual tapi juga sosial. Maka sebagai contoh, morfin hanya boleh digunakan atas rekomendasi dokter, dengan pemakaian yang terawasi.

Kontrol terhadap akses

Lalu setelah prinsip umum? Ya prinsip khusus. Tak ada kebebasan mutlak. Kebebasan bersama hanya terjaga jika kebebasan seseorang tak mengganggu apalagi menghalangi kebebasan orang lain.

Maka menyangkut konten dewasa di internet, lapis pembatasan setelah tahap individual adalah lembaga (keluarga juga lembaga) dan lingkungan, berdasarkan kepantasan dan akal sehat.

Kantor, misalnya, sangat berhak dan berwenang membatasi akses situs dewasa oleh karyawan agar sumber daya (koneksi dan bandwidth, plus setrum) dipakai secara efisien, efektif, dan produktif. Pengecualian berlaku untuk kantor pengelola situs dewasa. :D

Lembaga pendidikan? Mutlak. Kudu. Selain alasan sumber daya yang dibiayai oleh lembaga juga menyangkut norma dan nilai-nilai.

Untuk kedua jenis lembaga itu, usia dewasa bukan pembenar minta diberi keleluasaan akses. Kalau pengin ya silakan pakai akses pribadi — dan jangan di tempat kerja atau studi.

Untuk hotel terserah kebijakan pengelola. Untuk akses publik yang gratis, prinsipnya seperti pada lembaga pendidikan.

Lho akses kan menyangkut penyedia jasa internet? Betul. Tapi jika menyangkut pengunduhan dan penyimpanan, itu bukan tanggung jawab mereka. Kalaupun ada penyedia jasa internet yang ingin meniru hotel tertentu yang hanya membolehkan pasangan suami-istri menginap, itu hak mereka; karena kemauan sendiri, bukan karena dipaksa pemerintah. Kita harus menghormati kebijakan macam itu, tapi kalau tak suka juga boleh pindah penyedia jasa dan hotel.

Bagaimana dengan warnet? Biarkan asosiasi yang mengaturnya melalui, misalkan saja, sertifikasi. Warnet yang secara tegas membatasi akses terhadap konten dewasa boleh memasang stiker. Ada pula disklaimer yang menetapkan penjaga warnet boleh menyetop akses seorang pengguna dari jarak jauh (lima meter, sih) atau dengan menegur dan bila perlu tangan petugas langsung mematikan komputer. Semuanya harus jelas di awal.

Di sisi lain kalau ada warnet yang menghargai kebebasan dan menghormati kedewasaan, sehingga sampai membuat bilik privat segala, ya biar saja, tapi mereka harus menyatakan diri — misalkan melalui tanda tertentu di pintu. Bahwa orang yang keluar dari bilik akan malu, serasa keluar dari rumah bordil, ya itu risiko.

Meskipun begitu tak berarti bebas mutlak. Cara warnet model pertama harus diterapkan untuk pengguna di bawah umur di warnet model kedua. Ini serupa negeri lain yang menghormati kematangan warganya sehingga pengelola kolam renang tertentu, serta pengelola bar dan diskotek, boleh menolak bahkan mengusir pengunjung bawah umur. Ini seperti kasus di Amrik pada 2001: Jenna, putri Presiden Bush (saat itu) ditangkap polisi karena usianya masih 19 (di bawah 21) tetapi terbukti minum alkohol di klub Cheers, Austin, Texas.

Kontrol oleh lingkungan dan eduakasi

Tapi, tapi, tapi, tapi… masyarakat kita kan belum dewasa? Buktinya bokep DVD dijajakan di tepi jalan, pembeli tak diseleksi, padahal di negeri paling permisif pun tidak ada cara ngawur macam itu?

Ya. Betul sekali. Tapi masyarakat bisa diajak dewasa kalau mereka dilibatkan. Misalnya dengan memberi bekal pengingat bahwa untuk anak di bawah umur, orangtua di mana pun berhak bahkan dalam beberapa kasus wajib mengontrol anak-anaknya. Termasuk mengontrol ponselnya, tak hanya mengontrol pemakaian pulsa dan membelikan handset.

Tanpa melibatan kontrol lingkungan maka yang berlangsung adalah kucing-kucingan dalam pemanfaatan teknologi.

Nah, tak ada bebas yang bablas kan? Kita lihat negeri lain yang menghargai kematangan warganya: setiap konten child porn harus dilaporkankepada pihak berwenang. Siapa pun yang terlibat dalam penyediaan dan penyebaran akan diusut (pakai Interpol segala) lalu dihukum, karena itu menyangkut ancaman terhadap peradaban, sehingga tak dianggap sebagai pelanggaran privasi. Situs-situs dewasa pun terikat peraturan itu.

Tugas negara adalah menjamin kebebasan informasi, dan menjamin bahwa kebebasan suatu pihak tak merugikan pihak lain. Hukum, apapun bentuknya, dibangun dengan prinsip itu. Bukan membuat hukum dengan prinsip father knows best.

Internet literacy itu tak gampang, butuh waktu lama, tapi jangan tergoda untuk asal ad-hock; karena biasanya, dalam kasus lain, yang niatnya “sementara” akan dilanggengkan demi kewibawaan pembuat, bukan karena alasan fungsional.

Edukasi butuh waktu. Tapi hasilnya bagus: mendewasakan khalayak. Ada cara lain yang (mungkin) cepat sih dalam mengubah kesadaran. Misalnya cuci otak dan represi — tapi itu mengkhianati kemanusiaan kita.

© Hak cipta gambar tak diketahui

Kedai masakan Cina Soen Yoe sudah buka sejak awal tahun 40-an. Tak sedikit pelanggannya yang datang dari tiga generasi: opa-oma, papa-mama, dan anak-anak muda yang sudah bisa beranak. Menurut pemiliknya, pria hampir 70 tahun, generasi kedua dari marga Lie yang bersuku Khek (Hakka), nama itu berarti “semoga sukses dan lancar karena banyak teman”. Aneka mi masih menjadi andalan. Mohyangnya menurut saya paling enak se-Jakarta. Es lobi-lobinya lumayan. Buahnya, kata si pemilik kedai, “Dianter dari kulon, Serang sana.”

“Orang lama di sini tinggal ada empat rumah,” kata lelaki yang saya sapa Oom itu.

Orang lama yang dia maksudkan adalah penghuni lama di Gang Kelinci III (dulu Gang Sutek), Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kedai Soen Yoe pun tak dihuni di luar jam kerja. Pemiliknya tinggal 300 meter dari sana. Sekitar sebelas pegawainya tinggal di mess, tak jauh dari kedai. Wajah bisnis lama yang masih ada di sana misalnya penjual dan pembuat keranjang rotan untuk hantaran.

Oh! Pasar Baru! Semakin berubah. Facade bangunan-bangunan lama sudah berganti tampang. Hanya Toko Kompak yang masih utuh. Bekas kediaman Tio Tek HO, satu dari lima mayor Cina di Batavia (Tan Eng Goan, Tan Tjoen Tiat, Lie Tjoe Hong, Tio Tek Ho [1896-1908], dan Khouw Kim An) itu ditetapkan sebagai cagar budaya oleh DKI.

Pasar Baru berubah bukan hanya pada tampang tetapi juga atmosfer. Sudah sekian lama mobil dan motor boleh masuk lagi. Kata beberapa orang toko itu untuk menghalau pedagang kaki lima. Hampir tak beda dari pasar lain.

Memang, setelah Pasar Baru memuliakan pedestrian maka pedagang kaki lima juga mengambil kesempatan. Hasilnya: semrawut. Penjaja kali lima bukan lagi penukar valuta asing (warisan zaman kapal; saat money changer 24 jam belum ada) seperti dulu yang cuma nyender di sebelah etalase. Penyedia barang di lorong bukan lagi penjaja edisi bekas Hustler, High Society, dan Penthouse — saat itu, sampai akhir 80-an, belum ada internet. ;)

Membandingkan Pasar Baru dengan mal tentu keliru pendekatan. Mestinya Pasar Baru tetap sebuah down town, centrum, seperti umumnya kota besar. Kelebihannya adalah pada ketersediaan barang unik (seorang teman mendapatkan boots klasik Dr. Martens, bukan Drs. Martens [kayak nama akuntan saja] yang palsu, di sana) dan syukur kalau asali tapi murah meriah.

Selain itu tadi, tentu saja wajah dan sisa atmosfer kota lama yang membuat warga merasa punya asal-usul, tidak tiba-tiba lahir dan hadir sebagai manusia dewasa yang melompat dari dalam sebutir kelapa pecah. Tidak juga memaksakan elemen artifisial supaya tampak kuno sekaligus sebagai tetenger (landmark) baru — kalau kurang bijak malah bisa dianggap sebagai resinofikasi (pencinaan kembali, semacam pengandangan), bukan pengakuan terhadap keragaman, oleh penguasa.

Karena mal sejuk menjadi tempat hiburan keluarga sejak pagi sampai petang, maka atas nama kegerahan terhadap iklim tropis bisa saja butik dan branded outlets tak mungkin dibikin di Pasar Baru. Terbukti toko sepatu Sin Lie Seng masih bertahan, padahal sempat terbakar tahun lalu.

Jadi apakah yang kita butuhkan dari Pasar Baru dan tempat sejenis, apakah hanya pada pengembalian tampang bangunan? Jika jawabannya “ya”, lantas untuk apa selain klangenan dan pamer ke turis (tapi yang tahu riwayatnya hanya pemandu)?

Saya tidak tahu apakah dalam revitalisasi kota lama di semua daerah juga mencakup subsidi (misalnya korting PBB dan bantuan biaya perawatan untuk rumah tinggal kalau NPWP pemiliknya membuktikan penghasilan rendah), dan kesadaran para pemangku kepentingan bahwa musea (maksud saya museum-museum) saja tidak cukup tetapi harus disertai penghidupan fungsi periagaan. Kalau untuk toko sudah tidak menguntungkan ya untuk kantor.

Ekstremnya, kalau untuk kantor pun kurang menyenangkan ya untuk kawasan kafe, karaoke, dan diskotek sekalian. Tapi wajah luar bangunan dan jalanannya tak berubah, pun tetap nyaman untuk pejalan kaki. Di Pasar Baru kemarin, motor dan mobil tak mengklakson (tumben, padahal penyakit Indonesia adalah “alon-alon waton klakson”), tapi tiba-tiba memepet saya.

Hatta bercandalah Nukman Luthfie, “karena ‘Aku ngetweet maka aku ada’, maka eksistensi orang terlihat dari tweetnya.” Masih disusul, “‘Don’t Judge a Book by Its Cover’ tdk berlaku di ranah Twitter krn ‘I Tweet, Therefore I Am’.” Supaya paragraf ini tak terlalu sesak oleh tautan, lihatlah ini dan itu.

Juga terkicaukan olehnya, “social media mendorong kaburnya batas privat dan publik krn kita cenderung mengajak pubik ke ruang privat kita sendiri.”

Jangan memasuki halaman tetangga jauh

Nukman memang seorang yang tepat untuk berguru, khususnya tentang aspek sosial (dan bisnis) dalam penggunaan internet. Itu sebabnya awal tahun ini saya menjadikan dia bahan percobaan — istilah sopannya: contoh kasus — dalam dobosan saya tentang privasi di tengah media sosial.

Komentar Nukman di sana (nomor 17) sungguh bestari, dan kalau saya ringkas menjadi, “Itulah sebabnya kita nggak nimbrung komen foto Nukman bersama teman-teman SMA-nya, padahal bisa.” Ada rem di sana. Jangan memasuki dunia lain Nukman yang kita bukan bagian darinya. Simpel, kan?

Tentang pembukaan diri kita di media sosial — bukan di media sepihak seperti koran karena belum tentu dimuat — sudah jelas. Saya sepakat dengan sodokan Nukman: “Jika apapun kita tweet, teramasuk yg personal, masihkan Twitter disebut sbg ruang publik? lenyapkah ruang privat?”

Dalam sebuah acara komunitas blogger, di atas pentas Nukman pernah berujar kira-kira begini, “Saya memang narsis supaya eksis. Kalau saya nggak eksis gimana klien bisa percaya saya?”

Maksud Nukman mungkin bukan narsis(is) melainkan eksibisionis. Tapi bukan peristilahan yang saya garis bawahi di sini, melainkan kesadaran untuk membuka aspek personal atas pasal gaul dan bisnis.

Itu suatu hal yang wajar dan masuk akal karena jangkauan personal branding kian meluas (apalagi untuk pebisnis yang berbasis internet). Personal branding tidak lagi terbatas hanya pada artis (maksud saya seniman) dan pengacara yang pada zaman lama dibesarkan oleh media searah.

Intrusi terhadap privasi

Baiklah, kembali ke soal: apapun yang kita anggap privat tapi bagi orang lain itu bukan, sepanjang atas kemauan dia sendiri, maka itu bukan masalah. Persoalan selesai.

Tapi bagaimana dengan intrusi atau penyusupan terhadap privasi kita masing-masing oleh orang lain?

Di sinilah kita harus menimbang. Laporan seseorang, “Liat @pamantyo keluar dr panti pijat,” tentulah berbeda dari saya yang melaporkan diri, “Lega(h) tp lelah stlh selesai di panti pijat(h).” Pakaih imbuhan “h” supayah mendesah dan keliatanh gimanah gitulah. Hayah! :D

Intinya: kicauan orang lain belum tentu sesuai kepentingan saya, sedangkan kicauan saya sudah pasti pas dengan kepentingan saya. Celakanya tanggapan terhadap kicauan saya tetap saja di luar kendali saya. :D

Masalahnya bukanlah panti pijat tuna netra yang bertenagakan pria ataukah panti pijat mbok-mbok tua — atau di luar kedua itu. Panti pijat bisa diganti sekolah anak saya, bioskop, gereja, resto, bengkel, dan kebun binatang.

Begitupun misalnya kicauan seorang penagih utang, “pak @nukman: tlg @pamantyo diingetin sdh nunggak cicilan krt krdt 8 bl.”

Nukman pasti diam dan membayarkan, tapi bukan itu pokok masalahnya. Pemantau @nukman akan segera tahu mention itu. Tangkapan layar bisa segera dibuat — dan disebarkan.  Di luar kemauannya, @nukman telah menjadi dinding pantul bagi @debtcollectorizeng. :)

Tentu jawaban terhadap kedua intrusi di atas bukanlah, “Makanya jangan ke panti pijat, dan kalau pakai kartu kredit sampai lupa daratan saldo.” Bukan, bukan itu.

Seterbuka-terbukanya seseorang, sehingga sampai berulangkali mengulang ayat “privacy is so yesterday“, pastilah akan tersengat bila wilayah privatnya disenggol, apalagi jika bernada negatif.

Euforia dan belajar

Apakah saya merisaukan sesuatu? Antara ya dan tidak. Terhadap diri sendiri saya merisaukan satu hal: kalau-kalau saya lupa diri sehingga menerabas pagar privat orang lain.

Atau jangan-jangan era media sosial ini melahirkan sejumlah konsekuensi, misalnya karena setiap orang berkemungkinan menjadi pesohor di lingkungannya maka setiap senti kehidupan pribadinya menjadi urusan publik?

Misalkan iya, bisa saja kita berkilah bahwa media sosial hanya meneruskan gunjing dalam kehidupan bermasyarakat prainternet. Sudah menjadi risiko setiap individu jika urusannya dicampuri.

Terhadap kilah itu saya punya catatan: jika menyangkut gunjing dalam dunia lama, maka sebagian besar isinya tidak terarsipkan dan tidak lekas berbiak. Teks yang termuat ke internet, termasuk ke wadah tertutup seperti milis, tetap bisa bocor bahkan terendus — atau dibiarkan terbaca — oleh mesin pencari yang merangkap pencatat.

Yang saya rasakan sih, dalam batas amatan saya, adalah euforia sehingga kadang ada kecenderungan mbleber.

Lantas bagaimana? Saya percaya kepada kemampuan manusia untuk belajar, termasuk belajar secara kolektif. Hanya saja ada yang belajar dengan tersandung dulu (saya pun begitu), dan ada yang belajar dengan mengantisipasi masalah.

Saya punya contoh menarik tentang seorang pemuda asal Wonogiri, yang menjadi penjaga warung wedangan, dan barusan mengenal Facebook maupun Twitter. Dengan ponsel sakti bikinan Cina yang ber-Wi-Fi itu dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar yang jauh melebihi batas asap anglo dan uap ceretnya.

Kapan itu saya menanya, “Lé, kok kamu ndak nge-tweet tamu-tamu yang lagi nongkrong di sini to? Kamu kan kenal mereka semua?”

Jawabannya, “Ndak berani, Pak. Takut orangnya ndak suka, marah, atau gimana gitu.”

BONUS atawa The Song Remains the Same:
+ Kambing, Perjiranan, dan Media Sosial (Blogombal 22 Maret 2010)
+ Ngerasani Bos & Klien di Media Sosial (Kompasiana 23 Desember 2009)
+ Privasi Kita di tengah Jejaring Sosial (Ngerumpi 17 Desember 2009)