Jika Anda hari ini menyimpan kemarahan terhadap politisi busuk, terutama yang ada di DPR-RI dan DPRD, maka Anda telah mengabaikan nasihat dokter untuk menjaga kesehatan. Jangan biarkan tensi menanjak, atau lambung perih, atau kulit gatal, hanya gara-gara para kunyuk itu.

Jika Anda meluapkan kemarahan [...]]]> KETIKA ANDA MARAH DAN MUAK TERHADAP ANGGOTA DPR.

Jika Anda hari ini menyimpan kemarahan terhadap politisi busuk, terutama yang ada di DPR-RI dan DPRD, maka Anda telah mengabaikan nasihat dokter untuk menjaga kesehatan. Jangan biarkan tensi menanjak, atau lambung perih, atau kulit gatal, hanya gara-gara para kunyuk itu.

Jika Anda meluapkan kemarahan agar bendungan perasaan tak jebol di dalam, maka itu boleh-boleh saja – asalkan tidak mengalihkan sasaran. Tetapi percayalah, apapun makian dan penistaan Anda terhadap politisi busuk, itu tak membuat mereka bereaksi apalagi memperbaiki diri. Eh, ingat ya: hanya politikus (tunggal) dan politisi (jamak) busuk. Masih ada politisi yang genah, termasuk yang di parlemen.

Kasus terbaru tapi polanya lawas ya ini. Rencana membangun lapangan futsal Rp 2 miliar (batal). Renovasi toilet Banggar Rp 2 miliar. Renovasi ruang rapat Banggar Rp 20,3 miliar (batas atas anggaran malah Rp 24 miliar). Kursi impor yang terlalu mahal (lihatlah harga di Politikana). Kalender diri sendiri senilai Rp 1,3 miliar. Permintaan bantuan sosial Rp 4,3 triliun kepada Kementerian Pertanian. Biaya studi banding Rp 100 miliar selama setahun…

Orang bisa bilang, kesalahan bukan sepenuhnya ada pada mereka. Bukankah anggota  DPR bisa ganti lima tahun sekali tetapi birokrat di sekretariat jenderal tak berganti lima tahun sekali? Atau kalaupun birokratnya ganti, partiturnya tetap sama? Ah, sudahlah. Kalau anggotanya DPR-nya lempeng, dan waspada, serta ingat, tentu tak akan membiarkan diri tersesat apalagi sengaja menempuh jalan sesat.

Menistakan politisi busuk… 

Dalam Postyorous Menerous, yang menanggapi kartun kasar Tempo, saya sempat melontarkan canda ini:

Kalau ada orang menghina para politikus busuk di DPR secara terbuka, satu per satu, dan menistakannya secara personal sampai ke sisi yang sangat privat, kalau perlu memfitnahnya dengan cara paling kejam dan biadab, apakah yang terkena akan menggunakan hak hukumnya untuk menggugat? Jika diam, berarti mereka bebal. Jika menggugat, berarti mereka tak tahu malu, tak tahu diri.

Ah, perwujudan ide itu butuh syarat: pelakunya punya napas ekonomi yang panjang. Dia memilih tak mau mengaku bersalah apalagi meminta maaf, dan siap membayar denda serta masuk bui.

Di luar soal ekonomi tentulah pertanyaan kepada diri sendiri. Melakukan serangkaian hal itu sama saja mengabaikan hak asasi manusia. Biar bagaimanapun yang namanya politisi busuk itu masih diakui oleh masyarakat dan negara, serta keluarga besarnya, sebagai manusia. Bahwa mereka sendiri tak peduli apakah dirinya manusia, itu lain soal.

Sebetulnya yang lebih wigati adalah ini: kalau kita melakukan cara-cara yang tak terhormat, lantas apa bedanya kita dari mereka?

Mengawal rekrutmen politik. Ada saran? 

Maka persoalan kita adalah rekrutmen politik. Dari kandidat legislator yang kelak diajukan oleh partai untuk mewakili organisasi, bukan mewakili rakyat, tipe manakah yang akan Anda pilih? Bagaimana menilai kwaliteit daripada yang mana mereka?

Konon keledai paling bodoh pun takkan dua kali terantuk batu yang sama. Tetapi keledai optimistis selalu berani mengambil risiko. Tanpa partai, tanpa pemilu, maka transisi dalam demokratisasi akan jauh panggang dari api. Untuk sementara, demokrasi prosedural pun terpaksa kita terima. Demokrasi salah pilih terpaksa kita jalani. Kalau kita tak sabar maka kita mempersilakan diktator bengis, lalu penulis blog akan dianggap subversif.

Memang mendebarkan. Tetapi dalam pemilu nanti nomor urut kursi bukan pedoman – berbeda dari pemilu 2009 yang perubahannya di tengah jalan sehingga membuat kagot kandidat – sehingga para caleg mestinya bisa mengemas komunikasi yang lebih meyakinkan. Tanpa harus meminta caleg meneken dokumen atau menegakkan sumpah pocong, konstituen cukup membuatkan blog gratisan yang berisi janji setiap calon (atau malah web berbasis Wiki), berikut cuplikan kicauannya di linimasa. Minimal, kalau si politikus melenceng, keluarganya akan malu.

Kalau keluarganya tak malu? Misalkan Anda tinggal di rumah loteng, dan berada di bawah, berucaplah, “Kita serahkan kepada yang di atas.” Jika bagian teratas adalah langit-langit dan banyak tikusnya, maka urusannya akan dioper Dewa Tikus. Kalau urusannya sampai begini, berarti keputusasaan Anda sudah pol.

»»» CARA HEMAT WAKTU: Bacalah judul, subjudul/intro, kemudian langsung ke paragraf penutup tulisan ini. :)

Judul di atas itu sebuah tanya. Anda, para penyuka musik Indonesia, yang mestinya tahu seberapa perlu, seberapa penting. Perlu berarti sebaiknya ada. Penting berarti harus ada — tidak boleh tidak, kata generasi tua.

Informasi digital

Mendekatkan seni kepada publik. Itulah maunya Biennale Jakarta XIV (4 Desember 2011 – 14 Januari 2012) yang bertemakan Maximum City.

Jakarta adalah gas pol. Tak pernah tidur. Apa saja ada. Atau dalam ungkapan Agum Gumelar semasa menjadi Asisten Intelijen Kodam Jaya pertengahan 90-an, “Jakarta [...]]]> RUANG PUBLIK DISAPA, SIAPA TAHU BANYAK ORANG MERASA TERWAKILI.

Mendekatkan seni kepada publik. Itulah maunya Biennale Jakarta XIV (4 Desember 2011 – 14 Januari 2012) yang bertemakan Maximum City.

Jakarta adalah gas pol. Tak pernah tidur. Apa saja ada. Atau dalam ungkapan Agum Gumelar semasa menjadi Asisten Intelijen Kodam Jaya pertengahan 90-an, “Jakarta itu apa saja ada, dari sajadah sampai haram jadah.”

Memang makin sering saja pemeran seni, termasuk foto, mendatangi kerumunan. Lebih praktis, karena tak perlu mengundang khalayak secara khusus. Di Jakarta ini hanya orang serius, pun punya waktu, yang khusus mendatangi galeri dan gedung pameran. Atau bisa juga orang kurang kerjaan…

Seperti biennale sebelumnya, gelaran kali ini juga menyapa ruang publik. Agar lebih banyak orang yang bisa melihat, merasa nikmat, dan syukur terlibat (karena terwakili). Misalnya di Taman Ayodya, taman di Kebayoran Baru yang selalu ramai dari pagi hingga jelang subuh itu.

Tertampilkan di sana kubus-kubus bercetak digital dengan ilustrasi vektor wajah ala Wedha Abdul Rasyid, bekas ilustrator majalah Hai. Bedanya, Wedha dulu mengawalinya dengan kerja manual, bukan dengan komputer.

Dulu ketika ada rock star datang ke redaksi Hai, lalu menerima potret dirinya dalam kemasan marak berkotak, dan bertanya siapa yang membuat, maka Wedha akan mengaku, “I did it.”

Sebagian karya sejumlah perupa WPAP yang tertampilkan di Taman Ayodya adalah local heroes: pengamen, pedagang kaki lima, pedagang burung di los Barito… Ada juga wajah tenar, yang mungkin mewakili potret Bulungan sebagai kantong seni. Misalnya Ray Sahetapy, Alex Komang, dan Teguh Esha.

Di luar kubus-kubus itu, ada sebidang gambar besar yang canggung tersandarkan di bagian pinggir taman. Gubernur DKI Fauzi Bowo dan lima orang stafnya dalam pakaian dinas terpampang.

Si baliho bertanya, “Apakah Pencari Kerja?” Lalu ada ajakan agar pencari berlatih aneka keterampilan. Ada jaminan, “Biaya ditanggung PEMPROV DKI Jakarta.” Iya, ada kata berhuruf kapital.

Kalaupun tamatan kursus tetap tak dapat pekerjaan, silakan menjawab pertanyaan Biennale: “Survive or Escape?” Oh ya, dalam kursus ada juga bahasa Inggris supaya dapat memahami pertanyaan itu.

Saya tak tahu manakah yang lebih membuat terkesan khalayak, Foke atau, katakanlah, Harun Mister Kopi dari Ayodya.

Dari saya untuk Anda. Salam.

© Foto & Desain: Antyo

Sungguh bisnis yang berani. Judul halaman situs itu tertulis dalam huruf kapital: “JUAL IJAZAH IJAZAH PALSU ASPAL PELAUT KK KTP TOEFL LIA REKENING BANK BPKB BUKU NIKAH AKTA CERAI AKTA LAHIR AKTA KEMATIAN…” Ada logo PayPal, Visa, dan Master segala. Presensi di internet pun lengkap, ada [...]]]> PENGGEMARNYA SIH TAK MERASA MALU. MEREKA MERASA REALISTIS.

Sungguh bisnis yang berani. Judul halaman situs itu tertulis dalam huruf kapital: “JUAL IJAZAH IJAZAH PALSU ASPAL PELAUT KK KTP TOEFL LIA REKENING BANK BPKB BUKU NIKAH AKTA CERAI AKTA LAHIR AKTA KEMATIAN…” Ada logo PayPal, Visa, dan Master segala. Presensi di internet pun lengkap, ada akun Twitter, Y!M, dan Facebook.

Sang pengelola situs hanya meneruskan apa yang sudah berlangsung dalam masyarakat secara abu-abu, antara jelas dan tidak. Hanya meneruskan tetapi lebih blak-blakan. Ada paket harga. Ijazah asli SMA swasta Rp 10 juta, SMA negeri Rp 15 juta. SMA aspal? Rp 2 juta.

Apa itu aspal? Sebuah contradictio in terminis Indonesia. Asli tapi palsu. Dokumennya secara administratif (bahkan fisik-otentik) benar, tetapi prosedur perolehannya mirip sulap. Serupa pita cukai rokok yang tak dibeli dari negara: pabrik rokoknya tak menyetor pajak tetapi produknya (seolah-olah) legal karena punya banderol.

Sistem, oh sistem

Sebagian peminat produk beginian biasanya punya dalih, “Habis, gimana lagi? Sistemnya gitu. Apa-apa kudu pake ijazah atau sertifikat.”

Oh, sistem! Entah kenapa kata ini gampang diucapkan untuk mewakili sesuatu yang lazim. Bahkan kebiasaan maupun kecenderungan sebuah keluarga pun bisa disebut sistem.

Bukan si “sistem” yang salah. Kualifikasi adalah kebutuhan semua pekerjaan. Kualifikasi penambal ban tak perlu dibuktikan dengan dokumen — yang penting bisa melepas dan menambal ban (lalu memasangnya lagi ke roda). Tetapi kualifikasi minimum seorang sopir angkot harus didukung oleh SIM A Umum. Berbeda dari kernet apalagi “timer“, begitulah.

Bukannya saya merendahkan tukang tambal ban, karena musisi yang hebat tak harus tamatan konservatori dan perupa kampiun tak harus tamatan sekolah seni rupa. Pengukuhan sosial (termasuk oleh pasar) lebih penting karena memang terbuktikan.

Untuk profesi tertentu, syaratnya malah lebih berat. Misalnya dokter, akuntan, dan pengacara (bedakan dari pokrol). Ijazah lulus kuliah saja tak cukup. Harus ada pengukuhan lagi melalui brevet dan sejenisnya. Ada prosedur baku.

Intinya, tak ada yang salah dengan sistem. Syarat itu merupakan keharusan agar ada standar pelayanan dan pertanggungjawaban dari pelakunya. Di situlah asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi sangat berperan.

Bagaimana dengan perekrutan karyawan? Hampir sama. Ada syarat minimum. Misalnya sarjana S1, dengan IP minimum, untuk reporter. Apakah ada jaminan bahwa seorang sarjana lebih cerdas daripada seorang yang drop out? Tidak perlu ada jaminan. Ini soal asumsi sosial.

Kalau perekrut tak menentukan syarat minimum, maka siapapun akan mendaftar. Ini akan merepotkan seleksi. Dalam hal ini yang berlaku adalah pengandaian berdasarkan akal sehat: setiap sarjana dapat berpikir bagus dalam arti sistematis dan analitis. Lalu dari banyak sarjana itu masih harus disaring manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan khusus.

Ya, umumnya seleksi memang mensyaratkan kompetensi dan menerapkan kompetisi. Kalau hanya mau adu keberuntungan, ikutlah undian tanpa syarat. Atau jadilah si Untung Bebek.

Jalan pintas

Lantas mengapa jual-beli ijazah laku? Ini masalah kemasyarakatan. Ada kecenderungan sebagian orang bahwa gelar itu sangat penting, tetapi konsekuensi dari penguasaan gelar tidak penting. Kulit lebih penting ketimbang isi.

Bukan salah gelarnya, tetapi kesalahan masyarakat dalam memperlakukan gelar. Cenderung berlebihan. Sampai undangan perkawinan pun harus mencantumkan gelar, seolah itu perhelatan akademis — padahal di mata negara (dan agama) perkawinan antarsarjana maupun antar-orang-buta-huruf itu sama.

Hanya kulit, dan bukan isi, pada gilirannya memengaruhi sebagian sektor pekerjaan karena orang-orang di dalamnya berkelindan dengan iklim koruptif. Dalam iklim koruptif apapun bisa dikompromikan, termasuk standar (oksimoronis: baku kok bisa ditawar). Untuk mendapatkan SIM, seseorang tak harus terampil mengemudi dan paham peraturan lalu lintas.

Itulah contoh kompromi. Sebagai koin, formalitas tak punya sisi sebalik bernama esensi. Kalau saya sebut nilai nominal dan intrinsik “gak nyambung”, memang itu berlaku untuk koin pecahan gocap (eh, sudah nggak ada ding ya).

Esensi hanya didapat kalau terbuktikan melalui ujian nyata. Sebagian peraih sertifikat TOEFL melalui situs itu mungkin akan jungkir balik jika harus membuat makalah dan menyajikannya dalam bahasa Inggris. Begitu pula seorang pemesan gelar magister bisnis, mungkin dia akan pusing jika diminta membuat model bisnis yang bisa dipahami calon investor — toh nyatanya dalam kampanye pilkada dan pemilu hal itu tak dipersoalkan oleh konstituen.

Kusut, semakin kusut, lalu pemilu

Akar dari banyak persoalan di republik semprul ini adalah korupsi. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan (yang bisa saja tak berarti memperkaya diri). Dalam padang belukar koruptif, bisnis percaloan yang menghalalkan segala cara adalah anak kandungnya.

Bagaimana mengatasinya? Saya bukan ahli. Tanyakan saja kepada setiap calon legislator pada kampanye pemilu mendatang. Tanyakan juga kepada setiap kandidat wali kota dan bupati dalam setiap pilkada(l).

Kalau mereka bukan penempuh jalan pintas pasti bisa menjawab. Hanya menjawab lho, bukan berikrar akan mematahkan lingkaran setan ini.

Nota:
Saya tertarik untuk pesen rekening palsu. Penting banget ini. :) 

Dulu sebagian dari kita mentertawakan menu ponsel berbahasa Melayu dan kemudian Indonesia. Terasa aneh, dan karena mengutamakan keringkasan malah menjadi sulit dipahami.

Selain itu juga, apa boleh buat, bahasa Indonesia lebih boros karakter. “Sent” jelas lebih hemat huruf bila dibandingkan dengan “terkirim”. Untunglah “OK” tak diindonesiakan menjadi “baiklah”.

Entah apa bahasa Indonesianya, yang pasti zebra cross (lintasan zebra?) dirancang dan diterapkan untuk penyeberang jalan. Pejalan kaki maupun pengendara diandaikan sudah tahu. Tetapi apakah para tuan kota juga tahu? Lihatlah foto ini. Saya menjepretnya tadi sore tadi dan tadi malam di depan Plaza Blok M, Jakarta [...]]]> PARA TUAN KOTA MENGANGGAP ZEBRA CROSS SOAL SEPELE.

Entah apa bahasa Indonesianya, yang pasti zebra cross (lintasan zebra?) dirancang dan diterapkan untuk penyeberang jalan. Pejalan kaki maupun pengendara diandaikan sudah tahu. Tetapi apakah para tuan kota juga tahu? Lihatlah foto ini. Saya menjepretnya tadi sore tadi dan tadi malam di depan Plaza Blok M, Jakarta Selatan.

Sebagai zebra cross, lintasan bergaris ini sudah benar. Garisnya tampak jelas. Tetapi bagaimana menggunakannya, lihat pagar trotoar yang mengurangi akses penyeberang dari Melawai menuju Bulungan. Pagar dan perdu juga menghalangi akses penyeberang dari arah sebaliknya.

Itu baru satu soal. Pasal lanjutannya adalah, sesampainya di pembatas jalan, terusan zebra cross itu dihalangi pot besar (dalam foto pertama saya lingkari). Pasti para tuan kota yang digaji dengan pajak rakyat itu sangat piawai dalam perkara estetika dan fungsi.

Oke, ambil napas dulu setelah tiba di pembatas berhias pot tambun itu. Siapkan perjalanan sejauh sekitar empat puluh langkah untuk meyeberang lagi ke arah Optik Seis. Tengok kanan-kiri-depan itu wajib hukumnya.

Tetapi, ya tetapi, bagaimana caranya tahu bahwa saatnya telah tiba untuk  menyeberangi jalan yang menampung arus kendaraan dari empat arah itu? Jangan berharap ada lampu merah-kuning-hijau untuk penyeberang. Tak ada lampu macam itu. Maka gunakanlah kebatinan.

Para tuan nan bijak bestari lagi cendekia itu adalah orang-orang yang senantiasa berpikiran positif. Mereka yakin bahwa manusia selalu adaptif. Mereka tahu bahwa setiap warga dan pengguna jalan selalu mengajari anaknya menyeberang dengan benar dan waspada, termasuk mengenali segala risikonya.

Mereka, para tuan kota itu, adalah orang-orang mulia yang duduk di legislatif, dinas ini-itu, sampai wali kota, bahkan gubernur. Begitu mulianya mereka sehingga saya berprasangka bahwa mereka jarang berjalan kaki. Mereka jarang melakukannya karena yakin bahwa kotanya sudah beradab: memuliakan pejalan kaki, bukan kendaraan.

Zebra cross di benak para tuan kota itu adalah soal sepele. Sama sepelenya dengan pertanyaan bagaimana membedakan jenis kelamin zebra dari kejauhan. Kalau yang jantan, tubuhnya bergaris hitam di atas putih. Yang betina? Sebaliknya.

Sebuah blog di Blogspot bercerita tentang rahasia dapur sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia, berstatus Tbk., yang sedang direpoti protes karyawan. Saya tak tahu, dan belum menanya, apakah itu betul akun atas nama sang direktur perencanaan.

Jika benar, dalam batas apakah seorang direktur pantas menceritakan seluk beluk [...]]]> PERGUNJINGAN ITU GURIH. INTERNET MEMBANTU KITA MENIKMATINYA TANPA KETAHUAN TETANGGA.

Sebuah blog di Blogspot bercerita tentang rahasia dapur sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia, berstatus Tbk., yang sedang direpoti protes karyawan. Saya tak tahu, dan belum menanya, apakah itu betul akun atas nama sang direktur perencanaan.

Jika benar, dalam batas apakah seorang direktur pantas menceritakan seluk beluk kebijakan dan keputusan direksi — apapun prosesnya — kepada publik, padahal dia bagian dari tim penentu?

Jika benar itu akun seorang direktur, perlukah menceritakan pertalian gesekan dan konflik internal, berikut kasus yang memalukan, kepada publik melalui media sosial bernama blog pribadi?

Anda dapat menjawab, batasnya adalah ada pembeda mana yang untuk konsumsi khalayak dan mana yang untuk internal. Jawaban normatif. Tak jarang harus kita telaah kasus demi kasus.

Oh, kita juga bisa menganggap semua info dari dalam itu layak keremus, lalu menempatkannya sebagai hasil yang tak beda dari apa yang kemudian dikemas oleh media melalui wawancara dan riset. Cuma persoalan konten, kata kita. Urusannya cuma benar dan dapat dipercaya atau tidak, kata tetangga sebelah.

Jadi di mana masalahnya? Cara dan saluran pemaparan. Apapun posisinya, seseorang sebaiknya berlaku bijak dalam menceritakan persoalan keluarga, kelompok, dan kantornya kepada dunia luar. Termasuk dalam bijak itu adalah waspada terhadap orang yang bocor mulut lalu menyiarkannya kepada khalayak.

Maka kembali ke blog itu, saya belum yakin apakah itu dari sang direktur langsung. Ada sejumlah rambu dalam jabatan perusahaan besar, dan umumnya profesional terikat pada semacam kontrak untuk tak sembarangan menyampaikan sesuatu.

Dalam ungkapan seorang sopir kumpeni, “Jangan paksa saya cerita nganter bos ke mana aja.”  Itulah etika.

Orang Jawa punya pepatah, “Nabok nyilih tangan.” Menabok pakai tangan orang lain dalam arti mencatut.

UPDATE: Itu blog palsu (Detikinet)

“Susah ya, cari orang yang mau kerja keras,” keluhnya. Padahal setahu saya dia bukan anggota sekte pengeluh yang menjalani hidup dengan ratapan dan menyalahkan pihak lain.

Saya hanya [...]]]> SETIAP ORANG MAUNYA NYAMAN DAN AMAN…

Botol plastik Aqua tinggal setegukan lagi habis, tetapi dia masih tampak kehausan, dan yang lebih penting lagi bersungut-sungut tanpa tumbuh sungut.

“Susah ya, cari orang yang mau kerja keras,” keluhnya. Padahal setahu saya dia bukan anggota sekte pengeluh yang menjalani hidup dengan ratapan dan menyalahkan pihak lain.

Saya hanya menimpali, “Yang bener itu work smart, bukan work hard.”

Lelaki hampir 50 tahun itu cuma menyemburkan gumpal napas, “Phuhhhhh…”

Salah dia. Saya bukan ahli manajemen kenapa ditanya.

Persoalannya klasik: pada perusahaan rintisan, semua orang bahu membahu bekerja keras tak kenal lembur, tak peduli pemerian tugas (job description). Itu menyangkut panggilan, tantangan, dan pilihan — bahkan tujuan.  Passion. Destiny. Setelah perusahaan tegak, masuklah generasi kedua dan seterusnya.

Sang juragan mengeluh, generasi  baru cuma kelas pegawai. “Nine-to-five, dapet lembur, dapet bonus, nggak suka tantangan,” katanya.

Supaya tampak bijaksini,  saya bilang bahwa pangkal masalah ada pada rekrutmen dan kultur kerja. Kalau nada dan syair perekrutan hanya mencari pegawai, ya yang masuk calon pegawai, orang yang butuh pekerjaan — bukan ingin menjadi mitra kerja. Kalau kultur kerja kumpeni tak menghargai inisiatif dan tak menggelar tantangan, maka jangan harap ada yang tertantang.

Ah, saya ingat ungkapan seorang “pegawai yang baik-dan-benar” di kumpeni lain: “Semangat para pioneers itu ya jatah mereka yang mendirikan perusahaan. Kita mah pegawai, kenapa harus mati-matian? Para founders dulu bikin perusahaan buat apa? Supaya bisa ngasih makan kita, kan?”

Untuk menghibur pria yang akhirnya menenggak habis Aqua-nya itu, saya contohkan sebuah biro iklan lokal di Jakarta yang orang-orang lamanya masih ada, padahal sektor periklanan banyak kutu loncatnya.

Selama likuran tahun orang-orang hebat itu kerasan dan nyaman bukan karena sebagai anak buah dimanjakan oleh juragan, tetapi karena inisiatifnya dihargai. Ada kebebasan di sana. Mereka bukan hanya membangun karier, tetapi juga membangun nilai-nilai dan membangun kehidupan. Bukan sekadar bisnis dalam arti sempit yaitu mencari uang.

Hmmm… memanjakan pegawai. Saya ingat pertemuan sebelumnya dengan seorang eksekutif. Di perusahaan itu saya tahu ada sejumlah orang yang menghabiskan jam-jam kerja dengan ngopi dan merokok di tangga darurat. Mereka tentu saban tahun naik gaji, berikut tunjangan bahkan bonus, padahal tak produktif, kurang kontributif. Orang-orang marginal yang hanya menumpang hidup, kata sang juragan besar. Kesalahan ada pada komandan dan tangsinya, kata saya kepada seorang bos.

Lucunya ketika diberlakukan penilaian kinerja karyawan ke seluruh korporat, hasilnya bisa beragam. Dengan rentang nilai D sampai A, maka mereka yang cuma bisa sesuai target mestinya dapat C1, bukan C2. Tetapi pada anak usaha sebuah divisi, seorang bos unit mengaku, “Di tempat saya itu kalo sesuai target ya  minimal dapat B. Untuk mencapai target yang kita bikin sendiri itu perlu kerja keras, to?”

Baiklah, bagaimana mestinya, itu bukan keahlian saya. Itu pekerjaan orang-orang pintar yang menyusun instrumen penilaian dan khatam soal KPI.

Lalu kami  – saya dan sang eksekutif itu — ngobrol ringan soal program pensiun dini. “Emang duit kalian bisa kasih pesangon sekaligus ke banyak orang?” saya bercanda. Dia bilang, duit bisa minta talangan korporat.

“Tapi,” katanya lagi, setelah menyalakan rokok (di ruang kerjanya boleh mengasap), “yang jadi masalah itu kalo yang mau keluar justru orang-orang yang bagus, sementara yang tetep di kandang cuma yang pas banderol.”

Kami tertawa bersama. Baiklah, urusan selanjutnya memang bukan bidang saya. Itu urusan para ahli seperti Yodhia Antarkisa, dan tentu Nukman Luthfie sang pendiri Portal HR.

Menggemukkan organisasi dengan menambah karyawan itu gampang, tetapi merampingkannya bukan soal mudah. Ketegaan bukan kunci utama, karena bisa menimbulkan masalah. Lalu apa, dong?

Celakanya saya tidak tahu. Saya hanya punya utopia bahwa dalam sebuah perusahaan itu mereka yang tak layak akan secara suka rela mengundurkan diri. :D

“Oh nggak mungkin!” kata teman saya yang lain lagi ketika saya menyampaikan ilusi saya. Ketika dia masih berstatus karyawan, dia sangat riwil dan teramat sadar akan haknya maupun yang bukan atau belum menjadi haknya.

Nah, setelah dia di-PHK lalu menjadi juragan kecil, dia menganggap kemanjaan dan keriwilan sebagai hal yang harus diberantas kalau perlu dengan cara raja tega — saya meledeknya sebagai “cara rumah bui Cipinang”. Tak mungkin menunggu karyawan tahu diri.

“Sampeyan ndak konsisten,” ejek saya.

“Oh, aku tetep konsisten. Selagi jadi pegawai berpikirlah sebagai buruh. Setelah jadi pemimpin berpikirlah sebagai juragan. Jangan kebalik,” katanya, kalem.

Saya ingat ucapannya dulu yang sejiwa. Ketika dia naik sepeda motor maka dia akan selalu menyalahkan mobil. Lalu setelah dia naik mobil dia akan selalu menyalahkan sepeda motor. “Hanya orang aneh yang selagi naik motor mau mikirin repotnya orang yang nyetir mobil.”

Orang aneh? Oh. Patut dilestarikan jika mencerahkan — atau malah dibinasakan jika tak menghibur.

Saya tidak bisa menjawab karena tak memikirkan kata “baik-baik saja” selain asal sebut.

Lalu dia, seorang ibu karena sering dipanggil “Bu”, padahal belum menikah dan belum [...]]]> MENYAMBUT DARIPADA HARI BLOGGER NASIONAL 2011.

Judul itu pertanyaan untuk saya pekan lalu. Jawaban saya kurang bermutu, “Baik-baik saja.” Si penanya malah punya bahan tambahan, “Beneran, baik-baik saja?”

Saya tidak bisa menjawab karena tak memikirkan kata “baik-baik saja” selain asal sebut.

Lalu dia, seorang ibu karena sering dipanggil “Bu”, padahal belum menikah dan belum punya anak, terlebih lagi belum tua, itu bertanya soal data. Berapa jumlah bloggers Indonesia, bagaimana pertumbuhannya, dan masih banyak lagi yang menyangkut angka, lalu seperti biasa saya pun gelagapan, kemudian mempersilakannya menanya orang yang paham dan peduli statistik. Urusan saya hanya ngeblog.

“Jadi, Mas tahunya cuma ngeblog?”

Saya mengangguk. Sempat terpancar kuciwa dan tak percaya dari balik kacamata berbingkai hitam itu.

Lalu obrolan ngalor-ngidul berlangsung tanpa dukungan data. Tepatnya: saya hanya menceritakan kesan.

• Masihkah ngeblog menggairahkan? Masih — bagi sebagian orang. Mereka ngeblog karena suka. Bahkan ada yang ngeblog untuk diri sendiri. Komen dan di-tweet-kan itu bonus. Kalaupun sempat tenar, itu kecelakaan.

• Apakah jumlah bloggers tetap? Setahu saya selalu ada blog baru. Tetapi soal updating tentu harus diamati.

• Apakah SEO topi hitam masih menjadi isu? Saya tak begitu paham. Setahu saya SEO itu baik, agar blog mudah ditemukan karena isinya relevan dengan yang dicari orang. Malah salah satu blog saya terpasangi plugin untuk SEO, tetapi saya tak tahu cara memakainya.

Saya hanya peduli dua hal. Pertama: para pencari informasi akhirnya juga pintar, tak ingin kejeblos ke blog yang isinya tak jelas tetapi terkemuka di hasil pencarian. Kedua: lebih penting dan bermartabat menghasilkan konten sendiri, bukan copy-and-paste, bila perlu foto dan ilustrasi pun bikinan sendiri — kalaupun memakai milik orang lain tetap pakai penyebutan. Ngeblog dulu, baru kemudian SEO menjadi pembantu. Bukan sebaliknya, ngeblog demi SEO.

• Apakah blog bisa menjadi media alternatif bagi situs berita bahkan media cetak dan TV? Tentu tidak. Isi blog sangat beragam. Kalaupun isinya aktual, itu lebih bersifat perspektif dari si narablog. Gampangannya, blog merespon apa yang diwartakan oleh media konvensional.

Memang ada blog yang isinya pelaporan, bahkan berfoto, tentang kehidupan sehari-hari, tetapi menurut kacamata saya itu belum dapat disebut sebagai produk jurnalistik. Atau dalam istilah Pakde Totot, dan juga saya, itu “kesaksian”. Ada sejumlah syarat untuk menghasilkan produk jurnalistik, dan suka tak suka itu ada hubungannya dengan pelembagaan dan standar profesi bahkan perlindungan hukum. Simak tulisan saya dalam buku @linimas(s)a (ICT Watch, Jakarta, 2011). Supaya enak, di sana saya menyebut narablog sebagai “pewarta sukarela”, sekelas pelapor (=pencerita), sebagai lawan posisi dari “pewarta profesional” yang jurnalis.

• Apakah bloggers masih bahkan semakin senang tergabung ke dalam komunitas? Mungkin, dan semoga. Tetapi ada juga narablog yang tak tergabung ke dalam komunitas, dan nyatanya hubungan dengan narablog lain baik-baik saja, dalam arti tak pernah bertengkar apalagi berkelahi. Ada juga yang lebih penting: meski tak tergabung ke dalam komunitas mereka ini tetap produktif menulis.

• Bagaimana hubungan bloggers “pusat” dan “daerah”? Saya bingung. Apa itu pusat? Apa pula daerah? Narablog Jakarta, dan wadah komunalnya, jelas ada. Tetapi ibarat dalam PON, mereka itu tak beda dari kontingen lain. Hanya labelnya saja dari DKI Jakarta. Sama-sama daerah.

• Baiklah, diralat saja. Bagaimana hubungan bloggers Ibu Kota dengan bloggers di luar Ibu Kota? Setahu saya baik-baik saja. Kalau memang kenal, dan ada waktu, narablog asal Jabodetabeksertangsel menjumpai narablog di suatu kota dan sebaliknya.

• Apakah benar bloggers Jabodeta… eh apa tadi, mendominasi blogosfer Indonesia? Sebentar, pengertian mendominasi itu apa? Saya belum memeriksa apakah jumlah blog dan total tulisan dari The Greater Jakarta itu melebihi daerah lain. Jika ya, mungkin mendominasi melalui jumlah wadah dan volume pesan.

• Mendominasi dalam arti pesan mereka lebih bergema, lebih diperhatikan? Saya tidak tahu. Tetapi kalau ngomongin soal bergema atau apalah, di Twitter itu omongan lokal pekicau Jakarta kadang lebih diperhatikan, bahkan tampaknya bisa dominan, padahal topiknya lokal, misalnya kemacetan karena hujan. Eh nggak tahu juga ding, saya sedang berjauhan dengan Twitter.

• Apakah benar bloggers Jakarta lebih dekat dengan korporat, lebih dekat dengan kekuatan asing, bahkan disetir oleh korporat dan agen asing? Nanti dulu. Kalau lebih dekat dalam arti kontak antarorang tertentu mungkin iya, karena markas perusahaan besar umumnya di Jakarta. Lagi pula sebagian narablog kan pegawai korporat juga. Kalau yang dimaksud asing adalah wakil negara asing, dalam hal ini korps diplomatik, mungkin juga dan itu wajar karena kedutaan mereka ditaruh di Jakarta, bukan Salatiga.

Kalau dekat dengan agensi komunikasi yang menangani korporat dan perwakilan asing, bisa juga. Umumnya kantor agensi utama berada di Jakarta, bahkan pegawainya pun ada yang ngeblog dan aktif di saluran media sosial lainnya — antara lain ya untuk bisnis. Wajar. Tetapi harus juga diingat, sebagian narablog dari luar Jakarta pun punya akses ke beberapa korporat di Jakarta — tak soal pemilik saham mayoritas si korporat itu asing atau bukan. Sudah biasa dalam bisnis kalau kontak personal itu dimanfaatkan, dan media sosial membantu kelancaran proses pendekatan. Kedekatan itu, secara teoritis, bisa membawa benefit. Hehehe…

• Soal disetir oleh modal besar dan kekuatan asing tadi? Memang menyetir itu gampang? Eh, maksudnya kedutaan asing ikut campur bahkan memfasilitasi kegiatan narablog, ya? Dulu waktu belum ada @america, saya membayangkan yang mendukung Pesta Blogger itu ya badan semacam USIS/UCIA dulu atau Lembaga Kebudayaan Amerika, bukan langsung oleh Kedubes AS. Kalau oleh kedubes terkesan banget dari pemerintah Amrik. Padahal kalau lewat badan yang didanai pemerintah sebetulnya sama juga, tetapi kesannya kan beda — apalagi kalau ada embel-embel “kebudayaan”. Hehehe…

Eh, hehehe, lucu juga. Dulu di zaman Orba rasanya senang kalau ada badan asing yang mendukung gerakan prodemokrasi dan penegakan HAM. Padahal itu kan menyangkut agenda asing juga. Tetapi mungkin kita tidak mendua, hanya mencoba memilah, dengan kesimpulan yang sekarang terjadi bukan dukungan untuk mewujudkan masyarakat madani, melainkan menggunakan media sosial dan pelakunya untuk memperkokoh ekspansi. Berbau Nekolim, begitu. Mungkin ada opini begitu. Ya terserah saja. Tetapi ada baiknya lho kalau ada panitia kegiatan narablog juga minta bantuan Iran dan Venuzeula. Biar imbang, sama-sama dipengaruhi asing. Hehehee…

• Soal modal besar belum dijawab. Apalagi kan kabarnya menyangkut isu Yahudi. Bagaimana? Wah saya tidak tahu apakah ada perusahaan Israel Zionis yang mendukung kegiatan narablog di Indonesia. Kalau soal Yahudi sebagai ras, lha apa salah mereka? Kalau soal modal besar dikuasai Yahudi, saya terus terang saja nggak paham petanya. Yang pernah saya dengar, beberapa korporat besar itu pemegang sahamnya ada orang Arab di luar Indonesia. Artinya juga asing, kan? Sama asingnya dengan orang Jawa warga Suriname.

• Benarkah ada perpecahan bloggers di Indonesia? Nanti dulu, lha ikrar bersatunya kapan kok bisa dibilang pecah? Untuk isu tertentu mungkin pernah bersatu, dan itupun bergandengan dengan pengguna lain layanan media sosial. Misalnya IndonesiaUnite dan Koin Keadilan. Banyak kepala, beragam komunitas, bermacam-macam pikiran, apa anehnya? Masa sih semua orang harus diseragamkan? Lagi pula masing-masing itu merasa sebagai narablog Indonesia, bukan narablog Amerika atau Armenia.

Ilustrasi: olahan grafis oleh Antyo; pemilik hak cipta gambar simpanse tidak diketahui