Setiap kali melihat rambu petunjuk arah di dekat Mal Metropolitan, Bekasi, itu saya merasa kurang sreg. Bukan karena petunjuknya salah, melainkan kemasan tipografinya. Bagi saya itu kurang legible. Kurang mudah dibaca oleh pendatang.

Dari sisi niat, penggunaaan dwibahasa itu baik. Tetapi niat akan terwujud jika caranya mudah dipahami dan diikuti. Pada teks versi Inggris itu, penggunaan huruf indah ala kaligrafi, dari tipografi gaya Hermann Zapf, apalagi kapital semua, agak merepotkan dalam pembacaan.

Huruf indah biasanya dipakai untuk informasi yang tak perlu dibaca cepat. Misalnya untuk undangan dan sertifikat. Dan lazimnya, penerapannya tidak kapital semua.

Setahu saya rambu lalu lintas itu mengenal standar internasional. Memang di banyak pemda, standar itu diabaikan sehingga dalam perjalanan ke luar kota saya sering menjumpai rambu yang sulit dibaca. Bahkan ada saja peletakan rambu yang terlalu rendah — setinggi kepala orang dewasa. Jika terhalang oleh mobil boks, apalagi truk dan bus, maka pengendara mobil dan motor takkan melihatnya.

Di Indonesia ini pihak yang cukup tertib dalam merambu adalah Jasa Marga. Font yang dipilih adalah Interstate. Font ini memang legible, sering dipakai untuk rambu, dan variannya sangat banyak. Beberapa bank menggunakan font ini untuk berkomunikasi melalui teks (bukan pada logo). Yang utama adalah Citicorp (Citibank), dan kemudian Bank BCA dan Bank Mandiri pun sempat menggunakannya dalam buletin, brosur, dan sebagainya.

Jadi, bagaimanakah sebaiknya? Misalkan kita mulai dari yang berbahasa Indonesia dulu. Sebaiknya rambu dibuat lebih mudah dibaca. Akan lebih bagus jika menggunakan Interstate dan yang mirip.

Dulu beberapa kawan saya menganggap Pondokgede itu di Jakarta Timur. Kok bisa? Setahu mereka TMII, TPI, dan Asrama Haji, itu  di Pondokgede — semuanya masih di wilayah DKI.

Awal saya bermukim di Pondokgede, 1993, seorang kurir kerepotan karena harus ke Bekasi dulu, hingga dekat Balai Kota, karena dia mendapatkan yang info yang “benar tapi kurang jelas”. Yaitu, Pondokgede (memang) di Bekasi.

Mau lebih membingungkan? Awal 90-an, Kantor Pos Pondokgede menyebarkan stiker kampanye bahwa kode pos yang benar adalah “Pondokgede 17414″. Artinya, Pondokgede adalah (calon) sebuah kota.

Perbatasan DKI dan Jawa Barat di Kali Sunter, Jatiwarna, Bekasi

Dua-tiga tahun lalu, kelurahan saya, Jatirahayu, dicabut dari Kecamatan Pondokgede, lalu dimasukkan ke kantong baru: Kecamatan Pondokmelati. Bagaimana cara penulisan kode pos yang benar, “Bekasi 17414″ ataukah tetap “Pondokgede 17414″, saya tidak tahu.

Kode pos di Indonesia itu belum (atau kurang) menjadi bagian dari sistem informasi geografis yang lengkap. Bandingkan dengan layanan internet di Amrik yang cukup memasukkan Zip code. Meskipun begitu toh nyatanya Pak Pos tidak bingung. Lebih penting lagi, kurir nonpos pun paham karena bagi mereka kode pos itu tidak penting.

Tentang Pondokgede yang Bekasi, akhirnya toh banyak yang kian paham. Maka pemgembang perumahan di Jatiasih awal 90-an pun mempromosikan proyeknya berada di Pondokgede — padahal bukan berada di Kecamatan Pondokgede. Yah, supaya terkesan dekat dengan Jakarta.

Dekatkah Pondokgede dengan DKI? Bergantung Pondokgede yang mana dulu. Kalau pasar dan mal/plaza ya dekat, karena tak jauh dari Kali Sunter pembatas wilayah dengan Lubangbuaya, DKI.

Tentang mal/plasa, ini dulu juga membingungkan. Nama resmi properti Puskopau TNI-AU (berkongsi dengan swasta) itu adalah Pondok Gede Asri. Nama ini sempat terpampang di gerbang kompleks niaga — tapi kurang dikenal. Kata “plaza” dan “mal(l)” lebih popular. Lho, kok bisa dua versi? Cari saja di Google: “mal(l)” dan “plaza” sama-sama eksis.

Lantas mana yang benar, “Pondokgede” atau “Pondok Gede”? Keduanya benar. Untuk penulisan sepihak, saya mengikuti pedoman penulisan nama geografis: Pondokgede. Misalnya untuk posting di blog dan penulisan alamat rumah. Untuk kepentingan menghormati nama, ya saya ikuti si empunya nama, misalnya Pondok Gede Asri tadi (“pondok” dan “gede” dipisah).

Bonus:
+ Djoko van Pondokgede
+ Antara Bekasi dan DKI
+ Pilkada di Pinggir Kali
+ Cerita Orang Perbatasan
+ Pribumi Bekasi dan Pendatang

Saya sudah lama tahu nama Radio Elgangga. Tapi ada tiga hal yang saya nggak tahu. Pertama: ternyata di frekuensi 100,3 MHz. Kedua: stasiun radio itu di Bekasi. Ketiga: ternyata ada siaran bahasa Banyumasan.

Tadi malam, kemarin gitu, saya ke Alfmart dekat rumah. Tumben mereka nggak nyetel Gen FM (96,7 MHz), tapi ya itu tadi… obrolan Banyumasan. Interaktif, melibatkan penelepon.

Saya tanya pramuniaga, itu radio apa? Dia jawab, “Elgangga.” Berapa frekuensinya, dia nggak tahu. Setibanya di rumah, kira-kira sembilan jam lalu, langsung saya googling. Ketemu!

Maka sampai saya menulis posting ini, Elgangga tetap mengudara di rumah kecil saya. Sayang acara Banyumasannya nggak lama. Lalu diisi dangdut, lantas campursari.

Yang menarik bagi saya adalah siaran Banyumasan yang “ngapak-apak” itu. Menarik karena Bekasi, sebagai bagian dari the Greater Jakarta alias megalopolitan Jabodetabekser, menunjukkan keterbukannya terhadap keragaman.

Tentu akan lebih bagus (semoga sudah ada) jika ada juga siaran dari stasiun lain tentang obrolan dan lagu Minang, Sunda, Madura, bahkan Bugis dan Makassar — serta Mandarin.

Bagi saya, radio lokal adalah jendela untuk memahami potret sosio-kultiral sebuah wilayah. Maka selagi menyetir ke luar kota kadang saya menyetel stasiun setempat . Paparan auditif melengkapi paparan koran lokal.

Dulu, sudah lama berlalu, saya sengaja memilih cassette recoder yang ada tuner-nya supaya bisa menyetel bahkan merekam siaran radio. Terutama petikan obrolan dan iklan lokalnya. Sayang kegemaran itu sekarang berhenti karena “tamatnya” kaset.

Apakah besok saya juga akan mantengin Elgangga? Nggak tahu.

© Ilustrasi: PT Selecta Grage Jaya